Jakarta — Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., untuk membahas penataan kawasan kumuh serta pembangunan perumahan di Kota Lhokseumawe.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta, Selasa (4/2/2026), tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penataan kawasan kumuh, pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir di Lhokseumawe.
Dalam pertemuan itu, Sayuti menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman.
“Audiensi ini kami lakukan untuk menyelaraskan rencana penataan kawasan kumuh, pembangunan BSPS, dan hunian tetap bagi korban bencana banjir agar pelaksanaannya di Kota Lhokseumawe dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sayuti.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, yang merupakan putra kelahiran Cunda, Kota Lhokseumawe, serta pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, menyambut baik langkah koordinatif yang dilakukan Pemko Lhokseumawe.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan kawasan permukiman yang tertata, layak huni, dan berkelanjutan.
Audiensi tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), Habibillah, S.E., sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Kota Lhokseumawe.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat realisasi program penataan kawasan kumuh serta pembangunan perumahan, khususnya hunian tetap bagi korban banjir.
Selain itu, pertemuan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman demi terwujudnya lingkungan hunian yang lebih tertata, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
