Jakarta – Sejumlah tokoh lintas generasi berdiskusi bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, membahas berbagai isu terkait kepemimpinan nasional dan masa depan bangsa. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta Selatan, Sabtu, (07/03/2026).
Dalam diskusi itu, Jusuf Kalla menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya bertujuan mencari gagasan agar negara dapat berjalan lebih baik dan tidak memiliki agenda politik untuk menjatuhkan pihak tertentu.
“Intinya bagaimana negara lebih baik. Tidak ada pembicaraan menjatuhkan pemerintah,” kata Kalla.
Ia menyebut berbagai aspek dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari kebijakan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, pendidikan, hingga dunia usaha.
Menurut Kalla, Indonesia berpotensi menghadapi persoalan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan apabila tidak diikuti langkah-langkah perbaikan yang tepat.
“Dibutuhkan tindakan bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar situasi ekonomi tidak memburuk,” ujarnya.
Diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, di antaranya Titi Anggraini (Pendiri Perludem), Mandira Bienna (Ketua Forum Indonesia Muda), Diah Saminarsih (Founder CISDI), Yanuar Nugroho dari STF Driyarkara, serta Andhyta Utami (Founder Think Policy).
Pertemuan itu mempertemukan akademisi, aktivis, pengusaha, hingga mahasiswa untuk bertukar pandangan mengenai tantangan dan masa depan Indonesia.
Salah Satu Tokoh yang hadir yaitu Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan diskusi tersebut juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk belajar dari pengalaman panjang Jusuf Kalla dalam pemerintahan.
Menurutnya, pengalaman Kalla yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, menteri, ketua partai, hingga juru damai dalam berbagai konflik menjadi referensi penting dalam memahami kepemimpinan nasional.
“Penyelenggaraan negara tidak boleh menggunakan insting dan cara instan. Itu yang kami pelajari dari konsep dan pengalaman Pak JK,” kata Feri.
Selain membahas kepemimpinan, para peserta juga menyoroti berbagai persoalan ekonomi yang berkaitan dengan tata kelola negara.
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dalam kesempatan itu menyinggung sejumlah isu, termasuk dugaan kriminalisasi terhadap aktivis.
Ia menyebut terdapat ratusan aktivis yang saat ini masih berstatus tersangka.
Tiyo mengibaratkan Indonesia sebagai “bus besar” yang membawa sekitar 280 juta rakyat sebagai penumpang. Bus tersebut, kata dia, dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai penumpang, rakyat berhak memberi teguran kepada sopir ketika arah perjalanan tidak sesuai dengan tujuan besar negara,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dikaji lebih tepat sasaran agar tidak mengganggu anggaran sektor lain, khususnya pendidikan.
Sementara itu, akademisi sekaligus rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai Indonesia saat ini menghadapi krisis kepemimpinan yang ditandai semakin langkanya kepemimpinan berbasis nilai intrinsik.
“Kepemimpinan sejati dasarnya adalah integritas, visi, kebijaksanaan, pengetahuan, dan idealisme. Nilai-nilai ini yang makin langka dalam panggung kekuasaan,” kata Sudirman.
Menurutnya, dalam kondisi krisis, negara justru membutuhkan tipe kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai intrinsik tersebut.
