Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang dibuka Wakil Wali Kota Lhokseumawe Husaini, Rabu (5/11/2025). Rakor ini dihadiri perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, kepala perangkat daerah, unsur Forkopimda, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Husaini menegaskan stunting merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia sehingga harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.
“Tantangan ini harus kita hadapi dengan kerja nyata, kerja cerdas, serta kerja kolaboratif dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dunia usaha maupun lembaga nonpemerintah. Tujuannya agar kita dapat membangun generasi masa depan yang unggul dan berkualitas,” ujar Husaini.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, angka prevalensi stunting di Kota Lhokseumawe menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022 prevalensi stunting tercatat 28,1 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), kemudian turun menjadi 20,7 persen pada 2023 dan kembali menurun menjadi 17,4 persen pada 2024 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
Sementara berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Maret 2025, tercatat 664 balita mengalami stunting atau sekitar 4,76 persen. Angka tersebut menurun dibanding periode sebelumnya sebanyak 688 balita.
Pemko Lhokseumawe juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program tersebut telah menjangkau 39.421 penerima manfaat melalui 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di sembilan gampong.
Sasaran utama program tersebut mencapai 17.172 jiwa yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Program MBG menjadi bagian penting dalam pemenuhan gizi masyarakat dan sejalan dengan upaya mempercepat penurunan angka stunting di Kota Lhokseumawe,” katanya.
Husaini juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Ia menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi orang tua asuh bagi minimal dua balita stunting.
Selain itu, ia mengajak BUMN, BUMD, perbankan, akademisi, lembaga sosial hingga media untuk ikut berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi dan dukungan semua pihak agar program percepatan penurunan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rakor tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Lhokseumawe.
