Lhokseumawe – Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe menandatangani pernyataan komitmen bersama dengan sejumlah instansi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pengesahan dan pembayaran administrasi kendaraan bermotor. Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kamis (20/11/2025).
Komitmen tersebut melibatkan Pemko Lhokseumawe, PT Jasa Raharja Cabang Lhokseumawe, Polres Lhokseumawe, serta UPTD Wilayah V Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar bersama para pimpinan instansi terkait.
Kepala UPTD Wilayah V BPKA, Irfansyah Siregar, mengatakan peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki peran penting dalam mendukung ketertiban administrasi sekaligus optimalisasi pendapatan negara dan daerah.
“Sinergi ini penting agar layanan administrasi kendaraan semakin mudah, cepat, dan tepat. Kami berharap langkah bersama ini berdampak nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe,” ujarnya.
Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar mengapresiasi komitmen seluruh pihak dalam memperkuat pelayanan publik berbasis kepatuhan administrasi kendaraan bermotor.
Menurutnya, tertib administrasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari kesadaran bersama untuk menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
“Sinergi ini harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerja sama lintas instansi akan terus diperkuat agar kebijakan yang dijalankan berdampak langsung terhadap keselamatan berkendara dan pembangunan daerah,” kata Sayuti.
Kapolres Lhokseumawe dan Kepala Cabang Jasa Raharja Lhokseumawe juga menyatakan dukungan melalui peningkatan edukasi, pengawasan, serta pelayanan administrasi kendaraan bermotor.
Melalui komitmen bersama ini, seluruh pihak berharap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor dapat meningkat. Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.
