Banda Aceh — Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung ke lapangan dan menyambangi CV Kilang Padi Meutuah Baro di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Selasa (7/10/2025). Tak sekadar kunjungan biasa, Kapolda ingin memastikan sendiri: apakah beras yang beredar di pasaran benar-benar murni atau ada yang nekat mengoplosnya.
Didampingi jajaran kepolisian dan pengelola kilang, Irjen Marzuki memeriksa proses penggilingan serta pengepakan beras. Ia menegaskan pentingnya pengawasan bersama agar masyarakat mendapatkan bahan pangan yang sehat, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu nasional.
“Pangan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, Polri memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain curang dalam proses produksi dan distribusi beras,” ujar Irjen Marzuki usai pengecekan.
Selain meninjau kualitas beras, kegiatan itu juga bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yakni memperkuat kemandirian ekonomi berbasis produksi dalam negeri dan memperkokoh ketahanan pangan di daerah.
Menurut Irjen Marzuki, ketahanan pangan memiliki kaitan erat dengan stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka stabilitas keamanan pun akan lebih mudah dijaga,” kata Abituren Akabri 1991 itu.
Kapolda juga memberikan apresiasi kepada pihak CV Kilang Padi Meutuah Baro yang dinilai konsisten menjaga mutu dan memberdayakan petani lokal dalam rantai pasoknya. Ia berharap praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha pangan lain di Aceh.
Di akhir kunjungan, Kapolda Aceh mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan harga beras murah yang tidak wajar dan selalu membeli dari sumber terpercaya. Ia menegaskan Polri akan terus mengawasi distribusi bahan pangan, terutama menjelang masa panen dan pergantian musim, untuk mencegah kecurangan yang merugikan masyarakat.
“Sinergi semua pihak, mulai dari petani, pengusaha, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum sangat penting agar ketahanan pangan Aceh tetap kuat dan berkelanjutan,” tutup Kapolda Aceh.
