Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memastikan pemerintah akan menjaga ketersediaan dan harga bahan pokok, khususnya daging, menjelang Bulan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Hal itu disampaikan Mualem saat memimpin High Level Meeting Pengendalian Inflasi di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (2/9/2025) malam.
“Saat ini kita memasuki Bulan Maulid, yang di Aceh bisa berlangsung hingga empat bulan. Karena itu, pastikan ketersediaan daging agar rakyat bisa merayakan Maulid dengan tenang, tanpa terbebani harga daging yang melonjak,” ujar Mualem.
Ia menekankan agar dinas terkait menjamin pasokan daging sapi lokal maupun daging beku impor. “Rakyat kita ingin merayakan Maulid dengan meriah, jadi pemerintah harus hadir untuk menjaga harga tetap terjangkau,” sambungnya.
Selain daging, Mualem juga menyoroti kebutuhan nelayan. Menurutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Pertamina agar solar subsidi selalu tersedia. “Kalau solar ada, nelayan bisa melaut dengan tenang. Ikan pun tetap tersedia di pasar,” tegasnya.
Terkait beras, Mualem menyebut Aceh masih dalam kondisi surplus hingga memasok ke luar daerah sekitar 4 ribu ton. Namun, ia mengingatkan pentingnya mendukung petani lewat perbaikan waduk dan embung agar produksi tetap stabil.
Sekda Aceh M Nasir menambahkan, Pemprov akan menambah anggaran untuk operasi pasar, pasar murah, hingga pasar tani di kabupaten/kota dengan inflasi tinggi. Pemerintah juga menyiapkan intervensi harga komoditas penyumbang inflasi, termasuk subsidi biaya angkut bagi petani dengan dukungan Bank Indonesia dan Bank Aceh.
“Untuk daging, kita akan menambah suplai baik dari dalam maupun luar negeri, khususnya daging beku. Semua demi menjaga harga agar rakyat tidak kesulitan,” kata Nasir.
Ia menegaskan, pemerintah juga segera berkoordinasi dengan Pertamina terkait ketersediaan solar bersubsidi. “Karena ikan salah satu penyumbang inflasi, maka kebutuhan BBM nelayan harus aman,” ujarnya.
Sebagai catatan, inflasi Aceh year on year Juli 2025 tercatat 3,70 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional 2,31 persen.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran TPID Aceh serta sejumlah kepala SKPA terkait.
