Lhokseumawe — Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat melalui kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking), Senin (12/1/2026). Pembangunan yang berlokasi di Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat ini menjadi langkah strategis memperluas akses pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu.
Groundbreaking dilakukan langsung oleh Wali Kota Sayuti Abubakar. Dalam sambutannya, Sayuti menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan mulai beroperasi Juli 2026.
“Kita berharap pembangunan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Insyaallah Juni rampung dan Juli sudah mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” ujar Sayuti.
Ia juga menekankan masyarakat tidak perlu meragukan kualitas Sekolah Rakyat karena seluruh pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan ditanggung pemerintah pusat. “Yakinlah, Sekolah Rakyat ini adalah sekolah bermutu. Standar fasilitas, tenaga pendidik, dan sistem pendidikannya terjamin,” tambahnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan total 36 rombongan belajar (rombel) berkapasitas 1.080 siswa dalam satu lokasi. Rinciannya, SD 18 rombel (540 siswa), SMP 9 rombel (270 siswa), dan SMA 9 rombel (270 siswa), dengan maksimal 30 siswa per rombel guna menjaga kualitas pembelajaran.
Dalam kesempatan tersebut, Sayuti juga meminta agar pelaksanaan proyek melibatkan pengusaha dan tenaga kerja lokal sehingga pembangunan tidak hanya menghadirkan infrastruktur pendidikan, tetapi juga memberi dampak langsung pada perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lhokseumawe. Ia berharap dukungan penuh masyarakat agar pembangunan berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan pendidikan.
Turut hadir pada kegiatan groundbreaking tersebut Wakil Wali Kota Husaini, Kapolres Lhokseumawe, Kepala Bappeda, Pj Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta jajaran OPD terkait. Hadir pula perwakilan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh Kementerian PUPR, Manajer Proyek PT Wijaya Karya (WIKA) KSO Imam Rahman, tim leader konsultan, dan unsur teknis lainnya.
