Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menghadiri prosesi penganugerahan gelar adat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Pendopo Wali Nanggroe, Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat itu, Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar, menganugerahkan gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom Nanggroe” kepada Tito Karnavian. Penyematan gelar dilakukan langsung oleh Malik Mahmud dan turut disaksikan unsur Forkopimda Aceh, pejabat pemerintah, serta tamu undangan lainnya.
Acara penganugerahan ditandai dengan penyematan medali dan pemasangan selempang, yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi peusijuek sebagai simbol pemberian restu dan doa keselamatan.
Dalam sambutannya, Malik Mahmud menyebut penganugerahan ini sebagai momen bersejarah dan penuh makna. Gelar tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi Tito dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian di Aceh.
“Anugerah ini diberikan atas jasa dan dedikasi beliau dalam menjaga keamanan nasional, memperkuat keamanan di Aceh, serta pengabdian luar biasa dalam menjaga perdamaian Aceh,” ujar Malik Mahmud.
Ia menegaskan bahwa dedikasi Tito terbukti sejak menjabat sebagai Kapolri dan tetap berlanjut saat mengemban amanah sebagai Mendagri.
“Dengan penganugerahan ini, rakyat Aceh menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Semoga menjadi lambang persaudaraan yang terus terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Tito Karnavian menyampaikan rasa haru dan bangga atas penganugerahan tersebut. Ia menilai gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe sebagai kehormatan pribadi yang akan dikenangnya sepanjang hidup.
“Ini akan menjadi kenangan seumur hidup saya karena diberikan gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe, yang diserahkan langsung oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh,” kata Tito.
Ia juga mengenang momen ketika Malik Mahmud menyampaikan langsung rencana penganugerahan gelar tersebut di Jakarta, serta mengulas sejumlah upaya yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas politik di Aceh, termasuk pada masa Pilkada.
Dalam sambutannya, Tito turut menyinggung dinamika perkembangan adat dan budaya di era digital serta bagaimana Aceh dapat memperkuat identitas adatnya di tengah perubahan zaman.
Di akhir pidatonya, Tito menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung lembaga Wali Nanggroe sebagai penjaga nilai adat dan budaya Aceh. Ia mengimbau seluruh pihak memanfaatkan eksistensi lembaga tersebut untuk memperkuat pembangunan Aceh secara menyeluruh.
