Pidie – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turun langsung ke lapangan meninjau kawasan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh seksi 1 Padang Tiji–Seulimuem yang hingga kini masih terkendala persoalan ganti rugi lahan dan tanaman tumbuh.
Didampingi sejumlah pejabat terkait, Fadhlullah memulai kegiatannya dengan meninjau langsung beberapa titik lokasi garapan masyarakat yang belum tuntas pembebasannya. Peninjauan tersebut berlangsung di Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, pada Rabu (29/10/2025).
Setelah melihat kondisi di lapangan, Fadhlullah menggelar pertemuan dengan para pemilik lahan garapan di Warkop SPBU Gintong, tempat masyarakat menyampaikan langsung keluhan mereka terkait proses pembebasan lahan yang belum juga selesai.
“Hari ini kami hadir lengkap dengan semua pihak terkait. Kami ingin mencari solusi terbaik agar pembangunan tol di seksi Padang Tiji–Seulimuem yang sudah terkendala selama dua tahun bisa segera terselesaikan,” tegas Fadhlullah di hadapan warga.
Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka itu, warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari ketidaksesuaian harga ganti rugi hingga kurangnya komunikasi antara pihak pelaksana proyek dengan masyarakat terdampak.
Salah satu pemilik lahan, Ayah Musa Ibrahim, mengaku keberatan dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah.
“Harga per meter tanah kami dihargai Rp10 ribu, bahkan ada yang Rp7 ribu. Ada juga satu persil dinilai cuma Rp17 ribu. Kami minta pemerintah meninjau kembali biar lebih adil,” ungkapnya.
Ayah Musa mengaku telah menggarap lahan itu sejak tahun 1980-an dan memiliki dokumen peta yang diteken Bupati Diah Ibrahim saat kawasan tersebut difungsikan sebagai lahan peternakan.
Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pidie, Suhendra, menjelaskan bahwa penetapan harga tanaman tumbuh berdasarkan ketentuan resmi, bukan dilakukan secara sembarangan.
“Ada dasar hukum dan perhitungan harga sesuai lokasi serta jenis tanaman. Tidak bisa ditentukan secara kira-kira,” tegasnya.
Fadhlullah kemudian mengambil langkah cepat dengan menjadwalkan rapat lanjutan pada Kamis (30/10/2025) yang akan mempertemukan langsung masyarakat dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian PUPR, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kejaksaan Agung.
“Kami akan duduk bersama semua pihak pengambil keputusan agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan masyarakat tidak dirugikan,” kata Fadhlullah.
Sementara itu, Project Director Tol Sibanceh PT Hutama Karya, Slamet, melaporkan bahwa proyek jalan tol di seksi Padang Tiji–Seulimuem masih memerlukan penyelesaian 22 bidang tanah prioritas, termasuk pembangunan empat akses perlintasan tidak sebidang dan perbaikan tiga lereng tegak untuk memenuhi uji laik fungsional.
Camat Padang Tiji, Asriadi, menyebutkan bahwa lahan terdampak proyek berada di Gampong Pulo Hagu dan Gampong Jurong Cot Paloh. Dari total 191 persil di Pulo Hagu, 23 sudah dibayar, 60 sudah teken namun belum dibayar, sementara sisanya belum setuju. Di Jurong Cot Paloh, dari 49 persil, 19 sudah dibayar, 15 sudah teken namun belum dibayar, dan sisanya menolak.
Rapat tersebut turut dihadiri Pangdam Iskandar Muda Mayjen Joko Hadi Susilo, Wakil Bupati Pidie Alzaizi, Danrem Lilawangsa, unsur Forkopimda Aceh dan Pidie, Asisten I Sekda Aceh, Kepala SKPA dan Biro terkait, Kepala BPN Pidie, serta Geuchik Pulo Hagu Edi Safriadi dan Geuchik Jurong Cot Paloh Anwar.
Langkah cepat Wagub Aceh ini menuai apresiasi dari masyarakat setempat. Banyak pihak menilai kehadiran Fadhlullah di lapangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengar langsung suara rakyat dan mencari solusi nyata bagi pembangunan infrastruktur strategis nasional di Aceh.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan pembangunan Tol Padang Tiji–Seulimuem bisa segera rampung dan memberikan manfaat ekonomi serta konektivitas bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan.
