Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan bagi korban banjir dan longsor, mulai dari jatah hidup (jadup), pemulihan ekonomi, hingga realisasi bantuan sapi meugang. Permintaan itu disampaikan saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten terdampak bencana paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Rombongan MPR RI dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani, didampingi Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Dari Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir serta para bupati dan wakil bupati daerah terdampak.
Fadhlullah mengatakan, bencana banjir dan longsor di Aceh telah berlangsung lebih dari dua bulan. Hingga kini, tercatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih mengungsi, meskipun jumlah tersebut terus berkurang seiring sebagian warga kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.
“Kami berharap bantuan dari Kementerian Sosial dapat dipercepat, terutama jadup bagi warga di huntara, bantuan perabotan, serta dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa terealisasi secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” ujar Fadhlullah.
Selain bantuan sosial, Wagub juga meminta percepatan pemulihan sektor pertanian, termasuk sawah dan kebun warga yang terdampak banjir. Ia turut menyoroti janji bantuan 1.455 ekor sapi meugang dari Presiden agar segera direalisasikan.
Tak hanya itu, Fadhlullah juga meminta dukungan MPR RI agar pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
“Aceh saat ini fokus pada penanganan bencana. Kami harap dengan kehadiran pimpinan MPR RI, berbagai kebutuhan Aceh bisa dipercepat,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengatakan, sejak pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan, mulai dari pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.
Menurut Tito, solusi utama pemulihan adalah percepatan penyaluran uang pengganti bagi warga dengan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data penerima yang valid dan terverifikasi.
“Data yang valid adalah kunci. Kita tidak ingin di kemudian hari bermasalah karena data yang tidak akurat,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan ke Aceh merupakan tindak lanjut dari pembicaraannya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar di daerah tersebut. Ia menyebutkan, keterbatasan keuangan daerah menjadi salah satu kendala utama dalam penyediaan hunian sementara dan keberlanjutan mata pencaharian warga terdampak.
“Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian dari yang kami rasakan. Sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.
Menanggapi sejumlah permintaan Wagub Aceh, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara barcode BBM dengan berkoordinasi bersama Pertamina, serta mengupayakan agar pembiayaan 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung APBN. Terkait bantuan sapi meugang, ia menyebut MPR RI akan mencarikan solusi agar bantuan tersebut dapat dirasakan tidak hanya oleh korban bencana, tetapi juga masyarakat Aceh secara luas.
Dalam kunjungan tersebut, MPR RI menyerahkan bantuan berupa 15 ribu paket sembako berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan. Selain itu, disalurkan pula paket perlengkapan ibadah seperti sajadah, kain sarung, baju, mukena, dan Alquran untuk menyambut bulan suci Ramadan.
