Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali mencatat prestasi nasional dengan menerima Lontar Awards dan Lestari Awards 2025 dari Serikat Perusahaan Pers (SPS). Penghargaan bergengsi itu diserahkan dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin malam (20/10/2025).
Acara tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 SPS, yang turut dihadiri sejumlah tokoh pers nasional, anggota DPR RI, DPRA, serta para bupati dan wali kota dari Aceh dan berbagai provinsi lainnya.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum SPS, Januar Primadi Ruswita, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, yang hadir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda Aceh, Gubernur menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, anugerah tersebut bukan hanya bentuk kehormatan, tetapi juga amanah bagi Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat kerja sama dengan insan pers.
Baca Juga : Mualem Raih Penghargaan Kepala Daerah Peduli Pesantren dari Kemenag RI
“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas semangat kolektif masyarakat Aceh dalam menjaga keberlanjutan nilai, budaya, dan tradisi, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan insan pers,” ujar M. Nasir membacakan sambutan Gubernur Aceh.
M. Nasir menegaskan bahwa pers memiliki peran vital dalam pembangunan daerah. Selain sebagai penyampai informasi, pers juga berfungsi sebagai pilar demokrasi, pengawal transparansi, dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Melalui fungsi edukatifnya, pers membentuk opini publik yang sehat, mendorong partisipasi warga dalam pembangunan, serta memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, di Aceh, media berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memperluas literasi publik. Pers lokal juga dinilai berkontribusi besar dalam mengangkat potensi ekonomi dan budaya daerah ke tingkat nasional maupun internasional.
Menutup sambutannya, M. Nasir menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus bersinergi dengan insan pers dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatif.
“Kerja sama pemerintah dan media adalah kunci untuk menciptakan ruang publik yang sehat, konstruktif, dan berorientasi pada kemajuan bersama,” tutupnya.
