“Program Koperasi Merah Putih adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kami menyambut baik dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikannya di Aceh,” ujar Gubernur
Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Aceh terhadap program nasional Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi pemerintah pusat. Penegasan ini disampaikan saat acara peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/5/2025).
Acara strategis tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya, serta ribuan keuchik dan tuha peut se-Aceh.
Baca Juga : PB HUDA Gelar Mubeslub, Gubernur Aceh Muallem Dijadwalkan Buka Acara
“Program Koperasi Merah Putih adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kami menyambut baik dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikannya di Aceh,” ujar Gubernur yang akrab disapa Mualem.
Pemerintah Aceh menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong di 23 kabupaten/kota. Mualem mengajak seluruh jajaran untuk menggali potensi lokal desa seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai basis kekuatan ekonomi kolektif.
Sementara itu, Wamenkop Ferry Juliantono menyebut koperasi hari ini harus menjadi badan usaha yang kuat dan lengkap—memiliki bank, gudang, truk distribusi, bahkan menjadi agen LPG dan pupuk.
“Target nasional kita 80 ribu koperasi desa aktif pada akhir Juni. Presiden akan melaunching resminya 12 Juli nanti,” tegas Ferry.
Wamendagri Bima Arya menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap program ini sebagai wujud pemerataan ekonomi desa.
“Di Aceh, baru 10 persen desa yang laksanakan Musdesus. Tapi progresnya cepat. Target akhir Mei semua gampong tuntas Musdesus dan koperasi tercatat akhir Juni,” jelas Bima.
Bima juga menekankan pentingnya pendampingan, pelatihan, dan identifikasi potensi desa, agar koperasi benar-benar menjawab kebutuhan warga setempat.
Acara ini turut dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati/wali kota, camat, kepala SKPA, serta tokoh masyarakat dari seluruh Aceh.
