Jakarta – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat Aceh, khususnya para kombatan dan korban konflik. Dalam pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta Timur, Selasa (7/10/2025), Mualem mendesak pemerintah pusat untuk mendukung pembentukan Dana Abadi Kombatan dan Korban Konflik Aceh.
Mualem menegaskan bahwa dana abadi tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kembali kehidupan masyarakat pascakonflik, sekaligus memberdayakan lahan-lahan bekas konflik agar menjadi sumber ekonomi baru bagi warga.
Baca Juga : Mualem Temui Wamen Perkim, Usulkan Inpres Rumah untuk Mantan Kombatan GAM
“Kami meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, agar dana abadi kombatan dan korban konflik bisa menjadi langkah nyata membangun kembali kehidupan masyarakat pascakonflik di Aceh,” ujar Muzakir Manaf.
Menurutnya, inisiatif ini bukan hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga perdamaian yang telah terbangun selama dua dekade terakhir di Aceh.
“Ini adalah bentuk keadilan bagi rakyat Aceh yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan perdamaian. Kita ingin memastikan bahwa kesejahteraan mereka ikut tumbuh bersama pembangunan,” tegas Mualem.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh juga menyampaikan dukungannya terhadap Instruksi Gubernur tentang Penataan dan Penertiban Perizinan Sumber Daya Alam. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola lingkungan, memastikan kegiatan usaha sesuai aturan, serta mendorong investasi yang berkelanjutan di Aceh.
Mualem turut menyoroti pentingnya percepatan penyaluran Dana Rehabilitasi Berbasis Kinerja (RBP) dan program REDD+ Carbon Aceh sebagai bagian dari strategi menurunkan emisi karbon, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Selain itu, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam melindungi satwa dan hutan, khususnya gajah Sumatera, melalui kerja sama yang lebih erat antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
“Perlindungan satwa dan hutan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga warisan alam Aceh,” ungkap Mualem.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar aktivitas tambang rakyat dapat berjalan secara legal, tertib, dan ramah lingkungan. Mualem turut menyinggung rencana proyek daur ulang tembaga dan lithium oleh PT Aceh Green Industri yang sejalan dengan arah investasi hijau, asalkan sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.
“Pemerintah Aceh berkomitmen membangun Aceh secara berkelanjutan. Setiap langkah pembangunan harus selaras dengan pelestarian alam dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyambut baik gagasan yang disampaikan Gubernur Aceh tersebut.
“Kami melihat semangat yang kuat dari Pemerintah Aceh dalam mengelola lingkungan secara bijak. Kementerian Lingkungan Hidup akan mendukung penuh program yang mengarah pada pembangunan hijau dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Hanif.
Pertemuan itu dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, khususnya dalam mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat dan menjaga warisan perdamaian Aceh.
