Banda Aceh – Pemerintah Aceh menginstruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota untuk menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagai langkah cepat menghadapi ancaman banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 tentang kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi.
“Langkah ini penting sebagai strategi mitigasi risiko serta upaya menyelamatkan masyarakat dari dampak bencana yang lebih luas,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dalam keterangan resminya, Rabu (26/11/2025).
Mualem meminta seluruh kepala daerah mengambil langkah-langkah konkret, mulai dari pemetaan daerah rawan bencana, mengaktifkan posko siaga, menyiapkan peralatan dan logistik, hingga memastikan informasi dari BMKG dan BPBD tersosialisasi secara luas kepada masyarakat.
12 Instruksi Penting Gubernur Aceh
Dalam arahannya, Gubernur meminta Bupati/Wali Kota melakukan hal-hal berikut:
-
Melakukan pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, serta mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
-
Mengaktifkan posko bencana serta menggelar apel kesiapsiagaan bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan dan unsur masyarakat.
-
Menyiapkan logistik dan peralatan pendukung penanganan bencana.
-
Melakukan pemantauan situasi secara real time berdasarkan data BMKG serta menyebarluaskan informasi resmi dari BPBD.
-
Melakukan perbaikan infrastruktur dan normalisasi sungai untuk mengendalikan banjir dan longsor.
-
Menangani korban bencana dengan cepat, termasuk pendataan jumlah korban dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai SPM.
-
Mengoptimalkan peran camat melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.
-
Melaporkan perkembangan penanganan bencana kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh.
-
Mengantisipasi gangguan logistik dan kelangkaan sembako dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.
-
Menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor serta berkoordinasi dengan TNI, Polri, ORMAS, relawan, Tagana, RAPI, dan ORARI.
-
Hingga saat ini, sejumlah daerah telah menetapkan status siaga darurat, antara lain Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Abdya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, serta Aceh Utara.
-
Daerah terdampak meliputi Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Wilayah terparah adalah Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Singkil.
“Bireuen nyaris lumpuh akibat banjir. BPBA sudah mengirim 500 life jacket, perahu polyethylene, dan mesin perahu untuk percepatan evakuasi,” jelas Muhammad MTA.
Gangguan Listrik & Komunikasi
Selain itu, Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat agar bersabar menyikapi gangguan pasokan listrik dan jaringan komunikasi di beberapa daerah.
“Kita yakin PLN dan perusahaan telekomunikasi sedang bekerja maksimal sebagai bagian dari respon bencana,” ujar MTA.
Ia memastikan bahwa tim Pemerintah Aceh bersama BPBD kabupaten/kota masih terus bekerja di lapangan. Pendataan jumlah korban terdampak sedang dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah Aceh meminta seluruh masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan resmi pemerintah serta informasi dari BMKG dan BPBD.
