Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akhirnya buka suara soal polemik razia rombongan Gubernur Bobby Nasution yang mempersoalkan kendaraan berpelat BL (Aceh) agar diganti ke BK (Sumut). Pemprov menyampaikan permintaan maaf, namun publik menilai pernyataan tersebut tetap sarat diskriminasi.
Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap, menegaskan bahwa maksud Asisten Administrasi Umum Sumut, Muhammad Suib, bukan melarang kendaraan luar daerah melintas di Sumut. Menurutnya, semua kendaraan tetap berhak masuk, bekerja, maupun berdagang di wilayah Sumut.
“Perlu kami sampaikan dengan tegas, maksud dari pejabat terkait yang ada di video tersebut bukanlah melarang kendaraan berpelat luar masuk ke Sumatera Utara. Semua orang tetap bebas melintas, bekerja, ataupun berdagang di wilayah Sumut,” kata Erwin, Senin (29/9/2025).
Meski begitu, ia menyebut Suib hanya ingin mengajak kendaraan yang beroperasi di Sumut menggunakan pelat BK atau BB. Alasannya, agar pajak masuk ke kas daerah untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum.
“Yang ingin disampaikan adalah ajakan kepada pemilik kendaraan yang memang berdomisili dan berusaha di Sumatera Utara, agar menggunakan pelat BK atau BB, tujuannya sederhana supaya pajak kendaraan bisa masuk dan dipakai kembali untuk pembangunan jalan, fasilitas umum, dan layanan masyarakat di Sumatera Utara,” jelasnya.
Namun, klarifikasi ini dianggap tidak cukup meredam kekecewaan publik, terutama warga Aceh. Narasi “ajak ganti pelat” tetap dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap kendaraan luar daerah.
Erwin menambahkan, pihaknya meminta maaf bila pesan yang tersampaikan berbeda dan berjanji memperbaiki komunikasi publik.
“Kami mohon maaf bila pesan yang sampai di masyarakat terkesan berbeda. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus memperbaiki komunikasi publik dan selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat,” ucapnya.
Meski sudah ada permintaan maaf, polemik ini memicu gelombang kritik. Publik menilai langkah Pemprov Sumut dan sikap rombongan Gubernur Bobby justru memperkeruh hubungan dengan daerah tetangga, khususnya Aceh, yang selama ini memiliki ikatan sosial dan ekonomi erat dengan Sumut.
