Aceh Utara – Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali jadi sorotan tajam usai aksi sweeping terhadap kendaraan berpelat Aceh (BL) viral di media sosial. Video yang beredar menunjukkan Bobby bersama rombongan menghentikan truk berplat BL, lalu memberi penjelasan bahwa kendaraan yang beroperasi di Sumut harus menggunakan pelat BK agar pajaknya masuk ke Sumatera Utara.
Dalam rekaman, seorang pria berbaju coklat muda terlihat menarik sopir truk dan menunjuk bagian depan kendaraan. Tak lama kemudian, Bobby mendekat dan menegaskan kepada para sopir, “Ya dikasih tahu, kalau nggak kalian nggak tahu.”
Langkah kontroversial ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, H. Jirwani SE atau yang akrab disapa Nek Jir. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya bagi hubungan sosial antarwilayah.
Baca Juga : Razia Plat BL, Bobby Nasution Bakar Emosi Warga Aceh
“Kita sangat menyayangkan tindakan Gubernur Sumut dan jajarannya yang merazia kendaraan berpelat BL. Seharusnya beliau paham bahwa pelat kendaraan itu produk nasional. Aceh dan Sumut masih berbenderakan Merah Putih, masih berada di bawah NKRI. Jadi kok bisa dihimbau kendaraan melintas dibatasi di daerah-daerah?” tegas Nek Jir.
Ia menambahkan, pelat nomor kendaraan yang dikeluarkan pemerintah RI berlaku di seluruh wilayah Indonesia. “Produk pelat mobil itu resmi dari negara, bisa dilalui dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada aturan yang membolehkan gubernur membatasi pelat kendaraan di daerahnya,” sindirnya.
Pernyataan ini menambah daftar kritik terhadap gaya kepemimpinan Bobby Nasution yang kerap menimbulkan kontroversi di ruang publik. Publik menilai, alih-alih menyelesaikan persoalan transportasi dan pajak secara sistemik, kebijakan seperti sweeping justru memicu gesekan emosional antarwilayah.
Pertanyaan besar kini menggantung: Apakah tindakan Bobby bagian dari regulasi resmi, atau sekadar manuver politik yang bisa membakar emosi warga Aceh? Yang jelas, suara-suara perlawanan semakin keras terdengar, mengingat pelat kendaraan adalah simbol produk nasional, bukan milik provinsi tertentu.
