Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi dan kelompok masyarakat sipil telah menyerukan pemerintah meninjau kembali atau bahkan menarik keanggotaan di Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyusul perang AS dan Israel terhadap Iran.
MUI menjadi salah satu yang pertama meminta pemerintah meninggalkan BoP.
“MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” ujar MUI dalam pernyataan persnya pada Minggu lalu (1/3).
Merujuk pada serangan AS dan Israel sejak 28 Februari lalu ke Iran, MUI menyatakan bahwa Indonesia seharusnya tidak terhubung dengan AS melalui keanggotaannya di BoP.
BoP atau Dewan Perdamaian didirikan pada 22 Januari lalu di Davos untuk rekonstruksi Gaza pasca perang.
Puluhan tokoh publik dan kelompok masyarakat sipil juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali posisinya. Mereka menilai, keanggotaan di BoP berisiko menggerus politik luar negeri Indonesia yang sejak lama dikenal sebagai politik bebas dan aktif.
Beberapa pihak juga menyatakan Indonesia sebaiknya menunda pengiriman pasukan ke Gaza di tengah perang AS dengan Iran.
“Indonesia harus berhadapan dengan AS yang mungkin tidak senang dengan keputusan tersebut,” kata Dinna Prapto Raharja, Direktur Eksekutif lembaga pemikir Synergy Policies.
Indonesia bukan anggota BoP biasa. Dalam pertemuan perdana dewan tersebut pada 19 Februari di Washington, Indonesia diumumkan telah menerima tawaran AS untuk mengemban peran wakil komandan pasukan International Stabilization Force (ISF).
Presiden Prabowo Subianto, yang menghadiri langsung pertemuan tersebut, mengatakan akan mengerahkan 8.000 personel militer ke Gaza sebagai bagian dari ISF dalam waktu dua bulan.
Untuk saat ini, pembahasan mengenai BoP ditunda karena “semua perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran”, kata Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Kami juga akan berkonsultasi dengan para sahabat dan mitra kami di kawasan Teluk karena mereka juga berada dalam serangan,” ujar Sugiono kepada wartawan pada Selasa, tanpa merinci lebih lanjut.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono kepada media seusai pertemuan antara Prabowo dengan para mantan presiden, mantan dan pejabat wakil presiden, menteri aktif maupun purnatugas, serta para pemimpin partai politik untuk membahas berbagai isu nasional dan global.
APAKAH MISI BOARD OF PEACE MURNI UNTUK KEMERDEKAAN GAZA?
MUI, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil yang diwawancarai CNA mempertanyakan apakah Board of Peace yang dipimpin AS benar-benar akan mendorong kemerdekaan Palestina.
Anggota DPR Dave Laksono, yang duduk di Komisi I membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan intelijen, mengatakan kepada CNA bahwa meski Prabowo menyebut 8.000 personel akan dikerahkan ke Gaza, waktu pelaksanaannya belum ditetapkan secara pasti.
“Ketiadaan jadwal resmi mencerminkan pendekatan yang berhati-hati. Keselamatan personel militer, kredibilitas misi, dan dukungan publik menjadi pertimbangan utama sebelum langkah konkret diambil,” ujarnya.
“Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa rencana tersebut tetap berada dalam kerangka konstitusi, namun pelaksanaannya akan bergantung pada arahan presiden dan kesiapan operasional di lapangan.”
Dalam pernyataan persnya pada 1 Maret, MUI meyakini terdapat motif strategis di balik serangan AS yang “diduga sebagai upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.”
Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) juga menyerukan agar Indonesia keluar dari dewan tersebut, serta meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana pengiriman 8.000 prajurit Indonesia ke Gaza.
Dalam pernyataannya pada Selasa, FPP-TNI menilai BoP berpotensi melanggar konstitusi, prinsip pertahanan negara, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Jenderal (Purn) Fachrul Razi, seperti dikutip platform media lokal Tempo, menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam pasukan penjaga perdamaian internasional hanya dapat dilakukan di bawah mandat PBB, bukan organisasi lain.
“Apalagi ini lewat Board of Peace yang dipimpin jenderal Amerika. Ini sungguh menyinggung perasaan teman-teman Palestina,” ujarnya usai pertemuan forum tersebut pada 26 Februari.
Sementara itu, pada 1 Maret, sebanyak 65 tokoh publik, termasuk akademisi dan pegiat lingkungan, serta 79 kelompok masyarakat sipil, di antaranya Human Rights Working Group dan Indonesia Corruption Watch, mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi kesepakatan Indonesia dalam piagam BoP.
“BoP yang dibentuk di Davos dan diketuai oleh Donald Trump bukanlah BoP sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Mereka merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada 17 November 2025 untuk memberlakukan rencana perdamaian Gaza yang disepakati Israel dan Hamas pada Oktober 2025.
Resolusi tersebut disambut baik oleh Indonesia dan Otoritas Palestina.
Para tokoh publik dan kelompok masyarakat sipil tersebut menyatakan BoP tidak memiliki peta jalan menuju kemerdekaan Palestina, sehingga keanggotaan Indonesia perlu ditinjau ulang.
Mereka juga menilai serangan AS-Israel terhadap Iran melanggar hukum internasional dan merusak perdamaian dunia.
“Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi ‘Board of War’ karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran,” demikian bunyi pernyataan itu.
“Ketua BoP yang seharusnya menjaga perdamaian sebagaimana dimaksud dalam piagam BoP justru melakukan tindakan yang melawan perdamaian itu sendiri.”
Mereka menambahkan, pihaknya juga menolak pengerahan pasukan militer Indonesia ke Gaza tanpa mandat Dewan Keamanan PBB karena pengerahan berdasarkan mandat BoP tidak sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Hingga Kamis malam, Prabowo telah menggelar sejumlah pertemuan dengan berbagai tokoh untuk membahas isu global, termasuk soal keanggotaan di BoP. Namun, Prabowo belum menyampaikan pernyataan publik secara langsung terkait desakan agar Indonesia mundur dari dewan tersebut.
Sebelumnya pada Rabu malam, Prabowo bertemu dengan Ahmad Muzani, Ketua MPR, yang juga anggota Partai Gerindra.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai keanggotaan Indonesia di BoP, Ahmad mengatakan Indonesia dapat keluar kapan saja.
“Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi,” kata Muzani usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan.
“Seperti yang sudah beberapa kali disampaikan presiden, kita bisa keluar (dari BoP) kapan saja, tetapi sekali lagi, harus ada kesepakatan bersama.”
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang hadir dalam pertemuan Selasa lalu mengatakan kepada wartawan bahwa BoP termasuk salah satu topik yang dibahas.
“Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP, kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” kata dia.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal, mendesak pemerintah mengambil sikap tegas yang berakar pada hukum internasional dan selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Ia meminta Prabowo memberi tahu Trump bahwa Indonesia akan menunda pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke ISF di Gaza, sambil meninjau situasi serius yang sedang berkembang di Timur Tengah.
Dino mengatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian Indonesia pada praktiknya akan berada di bawah komando AS dan Trump sebagai ketua Board of Peace.
“Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang sulit diprediksi, yang sering melanggar hukum internasional dan sering memaksakan kehendaknya pada negara lain terutama yang lemah, kita harus menghindari risiko pasukan Indonesia terjebak dalam komplikasi yang mungkin timbul dari konflik segitiga Amerika, Israel, Iran,” ujarnya pada 1 Maret.
“Kita tidak ingin misi perdamaian Indonesia menyimpang dari mandat ISF meskipun tidak disengaja. Pikirkan dengan matang-matang dan seksama,” tambahnya.
BISAKAH INDONESIA KELUAR DARI BOP?
Dengan situasi terkini di Timur Tengah, para analis yang diwawancarai CNA menilai Indonesia seharusnya dapat menarik diri dari Board of Peace.
Diah Kusumaningrum, pakar hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa langkah keluar sebaiknya dipandang sebagai keputusan politik, bukan persoalan teknis.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti mekanisme keluar yang tersedia, namun menilai hal itu tidak semestinya menjadi masalah karena Indonesia punya riwayat pernah keluar dari PBB.
Indonesia keluar dari PBB pada Januari 1965 setelah Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Saat itu, Presiden Soekarno memandang Malaysia sebagai negara boneka Inggris yang berpotensi mengancam perdamaian Indonesia.
Namun, Indonesia kembali bergabung dengan PBB pada September 1966 ketika kekuasaan Soekarno melemah.
“Indonesia tidak perlu ragu untuk keluar dari Board of Peace apabila tujuan dan tindakannya jelas tidak sejalan dengan konstitusi, dasasila Bandung, dan nilai-nilai kemanusiaan,” kata Diah.
Dasasila Bandung adalah 10 pedoman hubungan internasional yang dirumuskan dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 di Indonesia. Prinsip tersebut menekankan perdamaian dunia, kedaulatan nasional, anti-kolonialisme, serta kesetaraan antarnegara, khususnya bagi negara-negara berkembang yang saat itu terimbas Perang Dingin.
Diah menilai, saat ini yang lebih penting adalah mempertimbangkan konsekuensi jika Indonesia tidak keluar dari BoP, ketimbang mempersoalkan aspek teknisnya.
“Jika tidak keluar dari Board of Peace, Indonesia akan terlibat dalam kejahatan agresi dan semakin kehilangan kredibilitas, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional,” ujarnya.
Suzie Sudarman, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, mengatakan situasi konflik saat ini merupakan “force majeure” atau peristiwa tak terduga dan di luar kendali yang membuat pelaksanaan kewajiban menjadi mustahil. Hal ini, kata dia, seharusnya membuat Indonesia keluar dari BoP seharusnya tidak rumit.
“Indonesia cukup menyampaikan secara tertulis bahwa akan keluar dari kelompok tersebut. Seharusnya tidak serumit itu, karena situasi di Timur Tengah merupakan force majeure,” ujarnya.
Jika pemerintah tetap bersikeras menjadi bagian dari BoP, setidaknya harus memastikan bahwa setiap pengerahan pasukan ke Gaza berada di bawah mandat PBB. Jika tidak, menurutnya, tidak ada pihak yang dapat menjamin keselamatan prajurit Indonesia.
APA LANGKAH INDONESIA SELANJUTNYA JIKA KELUAR DARI BOP?
Jika Indonesia keluar dari BoP, pemerintah perlu bersiap menghadapi kemungkinan respons dari Amerika Serikat, kata para analis.
Hal ini mencakup potensi dampak terhadap kesepakatan dagang serta bersiap membangun dan memperdalam hubungan dengan negara lain, ujar Dinna dari Synergy Policies.
“Indonesia perlu lebih komunikatif dengan negara-negara lain mengenai langkah yang akan diambil, terutama dengan negara yang bukan anggota BoP,” kata Dinna.
Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia juga perlu lebih proaktif membuka peluang ekonomi dengan negara lain, ujar Suzie, terutama karena Indonesia masih berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Indonesia tidak seharusnya bergantung terutama pada AS dalam urusan perdagangannya,” kata Suzie.
Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor dan mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah China.
Suzie mengatakan pemerintah sebaiknya lebih memperkuat perannya di kawasan, dengan menaruh fokus pada Indo-Pasifik dan ASEAN yang dinilainya kurang diprioritaskan sejak Prabowo berkuasa.
Sejalan dengan itu, Diah dari Universitas Gadjah Mada mengatakan Indonesia sebaiknya fokus pada arah politik luar negeri, bukan pada keinginan pribadi presiden yang Sabtu lalu menyatakan siap ke Teheran sebagai mediator.
“Selama masih berada dalam Board of Peace, menawarkan jasa mediasi dan pasukan keamanan, Indonesia tidak akan memiliki kredibilitas di mata rakyat Palestina maupun banyak warga dunia lainnya,” ujarnya.
