Aceh Besar — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE, menyambut langsung kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Selasa (11/11/2025).
Kedatangan Mendagri ke Aceh dilakukan untuk menghadiri prosesi pemberian Anugerah Adat oleh Wali Nanggroe Aceh yang dijadwalkan berlangsung Rabu (12/11/2025). Agenda ini menjadi salah satu acara adat paling prestisius di Aceh, yang diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi tokoh nasional terhadap Aceh.
Sejumlah pejabat tinggi ikut menyambut Mendagri di Bandara SIM, di antaranya Kapolda Aceh, Wakapolda, Kabinda, Kasdam Iskandar Muda, Danlanud SIM, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, serta jajaran pejabat Pemerintah Aceh, termasuk Asisten I Sekda Aceh, Kepala BKA, Kepala BPKA, dan Kepala Biro Adpim Setda Aceh.
Kunjungan Tito Karnavian ini mendapat perhatian khusus karena bertepatan dengan penganugerahan adat dari Wali Nanggroe Aceh, yang dinilai sebagai bentuk penghormatan atas peran Mendagri dalam memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Sebelumnya di Jakarta, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah lebih dulu mengucapkan selamat kepada Mendagri atas rencana penganugerahan adat tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Mendagri, Mualem sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir pada acara di Aceh.
“Saya mohon maaf karena besok tidak dapat hadir pada acara adat bersama Bapak Mendagri. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat, semoga sukses dan selalu dalam kebahagiaan,” ujar Gubernur Aceh.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas kinerja dan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Aceh, dan lembaga adat yang disebutnya berjalan baik. Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Adat oleh Wali Nanggroe.
“Saya turut menyampaikan selamat atas segala urusan yang berjalan lancar di Aceh selama ini, berkat arahan dan perhatian seluruh pihak,” kata Tito.
Ia berharap penganugerahan adat yang digelar Rabu besok dapat semakin menguatkan keharmonisan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan masyarakat adat, serta menjadi simbol sinergi antara nilai budaya dan tata kelola pemerintahan.
