Jakarta — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pertemuan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RI Prabowo Subianto lebih kental nuansa politik dibandingkan pembahasan soal kebangsaan.
“Pertemuan itu kental nuansa politik dibandingkan soal kebangsaan,” kata Dedi melalui pesan singkat, Rabu (8/10/2025).
Menurut Dedi, ada sejumlah alasan yang membuat langkah Jokowi menemui Prabowo sarat muatan politik. Pertama, kata dia, Jokowi diduga tengah mencari perlindungan politik dari Prabowo di tengah tekanan publik terkait berbagai skandal yang menyeret namanya.
“Mulai dari soal ijazah, hingga wacana keterlibatan Jokowi dalam kasus yang sedang ditangani KPK, misalnya soal korupsi eks Menteri Nadiem hingga status tersangka Riza Chalid — persoalan ini sangat mungkin bisa menyeret nama Jokowi,” ujarnya.
Selain itu, Dedi menyebut legitimasi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden juga mulai digugat. Isu seputar ijazah dan pencalonan Gibran yang dinilai melanggar konstitusi disebut membuat posisi politik keluarga Jokowi kian tertekan.
“Semua skandal yang melibatkan Jokowi maupun keluarga, Prabowo sejauh ini diam tanpa ada tanda membela atau berpihak kepada Jokowi, sehingga memungkinkan membuat Jokowi gusar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dedi menilai kekhawatiran Jokowi semakin kuat setelah sejumlah loyalisnya, seperti Budi Arie dan Hasan Nasbi, digeser dari kabinet pemerintahan Prabowo.
“Bukan tidak mungkin Jokowi mendapat aduan jika ada peluang Prabowo berupaya membersihkan loyalis Jokowi dari lingkar Istana,” kata Dedi.
Ia juga menilai pertemuan tersebut bisa menjadi upaya Jokowi untuk memperkuat hubungan politik antara Gibran dan Prabowo menjelang Pilpres 2029.
“Termasuk dimungkinkan pertemuan itu Jokowi mengutarakan penguatan hubungan Prabowo dan Gibran untuk tetap bersama di Pilpres 2029. Situasi ini sangat diperlukan Jokowi dalam rangka mencari dukungan Prabowo,” ujarnya.
Diketahui, Jokowi bertemu Prabowo secara empat mata di kediaman Kepala Negara, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Sabtu (5/10/2025). Pertemuan tersebut berlangsung selama hampir dua jam, sejak pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB.
